SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  • Ahmad Mathar
Keywords: Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Abstract

Keberadaan sanksi bertujuan untuk memastikan tujuan negara yang tertuang dalam kaidah atau norma hukum tersebut tercapai. Dengan demikian, tugas sanksi adalah alat pemaksa atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Sanksi dapat juga dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hokum.

Bentuk sanksi pidana dalam hukum positif Indonesia terbagi atas dua, yaitu (1) pidana pokok, yang berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan; dan (2) pidana tambahan, yang berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.

 Selain itu, dalam perkenan dikenal juga bentuk pidana tambahan lain, seperti uang pengganti dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana . Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya Korupsi.

Berbeda dengan sanksi pidana yang mengatur hubungan orang atau badan hukum ketika berhadapan dengan negara, sanksi perdata mengatur mengenai hubungan badan hukum (recht person) dengan orang perseorangan atau bad hukum lainnya. Untuk mengetahui jenis dan bentuk sanksi perdata, dapat dilihat dari sifat putusan dalam hukum perdata. Putusan perdata dapat bersifat: (1) condemnatoir; (2) declaratoir; dan (3) constitutif.

Published
2023-12-29
Section
Articles